IMF: Perbankan Indonesia Kuat

Jakarta (ANTARA News) - Pejabat senior IMF Perwakilan Indonesia Milan Zavadjil menyatakan bahwa sistem perbankan di Indonesia kuat dan memiliki modal serta kinerja bagus yang tercipta karena membaiknya sistem pengawasan perbankan.

Zavadjil yang dikutip dari keterangan pers di website IMF Jumat menyebutkan kinerja perekonomian Indonesia secara umum sangat baik dalam 10 tahun terakhir dengan memperbaiki makro ekonomi dan stabilitas sistem keuangan terutama di sektor fiskal dan kebijakan moneter.

Pernyataan ini, lanjut Zavadzil sengaja dikeluarkan untuk meluruskan pemberitaan yang keliru oleh media-media di Indonesia mengenai penilaian atas ekonomi Indonesia dalam laporan IMF mengenai kondisi stabilitas sistem keuangan Indonesia yang dipublikasikan beberapa waktu lalu.

"Beberapa berita media telah salah mengartikan laporan itu dan kami bermaksud meluruskannya," kata Zavadzil.

Dijelaskannya, keberhasilan menghadapi krisis keuangan 2008-2009 menjadi bukti jelas daya tahan sistem dan membaiknya stabilitas keuangan Indonesia yang dibentuk 10 tahun terakhir ini.

Dikatakannya, program penilaian sektor keuangan (Financial Sector Assessment Program/FSAP) adalah analisis menyeluruh dan mendalam mengenai sektor keuangan suatu negara yang telah dimulai sejak 1999 dan diikuti lebih dari 150 negara termasuk negara anggota G-20.

Fokus penilaian program ini yaitu mengukur stabilitas sektor keuangan dan potensi kontribusinya bagi pertumbuhan dan pembangunan.

Penilaian IMF, katanya termasuk melakukan "stress test" kekuatan perbankan Indonesia menghadapi kondisi yang paling ekstrim seperti penurunan pertumbuhan ekonomi.

"Untuk Indonesia hasil `stress test` sangat positif. Dalam tes dengan skenario bawah, meski keuangan bank terkena dampak tetapi permodalan masih bertahan di batas yang ditentukan," katanya.

Dalam kesimpulan IMF, sektor keuangan Indonesia sudah menjadi sistem yang kuat dan itu merupakan sinyal positif bagi investor dalam dan luar negeri.

Menkeu: Defisit Anggaran

Dijaga 1,7 Persen

Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat ditemui di Jakarta, Rabu malam, mengatakan, pemerintah akan tetap menjaga defisit anggaran pada RAPBN 2011 sebesar 1,7 persen.

Menurut dia, saat ini dunia internasional memandang Indonesia memiliki anggaran yang kredibel dengan defisit yang rendah.

"Ekonomi kita bagus sekali dan justru membuat semua negara percaya ke Indonesia karena kita punya anggaran dengan fiskal defisit yang tidak besar, yaitu 1,7 persen. Itu adalah kekuatan dari Indonesia," ujarnya.

Menurut dia, dengan menjaga defisit anggaran, pemerintah akan terus meningkatkan kegiatan pembangunan khususnya infrastruktur untuk mengundang para investor asing dan swasta menanamkan investasi ke Indonesia. 

"Untuk itu pemerintah ingin supaya semua pihak tahu bahwa kita ingin membangun infrastruktur dan kita sudah mengalokasikan Rp140 triliun untuk pembangunan infrastruktur, tapi kalau mau lebih itu memang dibutuhkan peranan dalam bentuk kerja sama pemerintah dengan swasta atau kita mengundang swasta untuk membangun," ujarnya.
Ia mengatakan, pemerintah tidak akan mengorbankan APBN yang telah dan akan berjalan dengan menaikkan defisit anggaran.

"Jangan kita korbankan anggaran, karena kalau anggaran sampai dikorbankan, dinaikkan defisitnya, nanti akan mempengaruhi kepercayaan internasional kepada kita, ini pandangan yang coba kita untuk sampaikan," jelasnya.

BI Tolak Saran IMF untuk Naikkan Suku Bunga

Bank Indonesia (BI) menolak saran Dana Moneter Internasional (IMF) untuk menaikkan suku bunga acuan (BI-Rate) agar ekspektasi inflasi tetap pada target.

"IMF boleh bicara apa saja, BI punya pertimbangan lain," kata Gubernur BI, Darmin Nasution, di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, IMF menerbitkan laporan hasil konsultasi dengan pemerintah Indonesia dan BI yang menyarankan agar bank sentral itu lebih proaktif dalam menjaga ekspektasi inflasi supaya tetap pada target dan tidak mengambil sikap menahan BI rate.

Menurut IMF, ekspektasi untuk 2011 berada pada batas atas dari kisaran target inflasi dan masih ada beberapa faktor risiko lain yang bisa mendorong inflasi lebih tinggi lagi.

BI telah mempertahankan BI rate pada level 6,5 persen sejak September 2009. Sebelumnya, BI menaikkan BI rate 300 basis poin pasca krisis 2008.

IMF menilai BI seharusnya mulai melonggarkan kebijakan moneternya sejak paruh kedua 2010. Instrumen administratif untuk mendorong pertumbuhan kredit juga seharusnya dihindari untuk mencegah timbulnya masalah prudensial bank dan praktek manajemen resiko perbankan.

BI pada awal bulan ini kembali mempertahankan BI Rate sebesar 6,5 persen yang telah ditetapkan sejak satu tahun belakangan ini.

Darmin Nasution mengatakan, hal itu dilakukan mengingat adanya potensi tekanan inflasi dan mempertahankan tingkat inflasi pada targetnya, yaitu plus minus lima.

"Dewan Gubernur terus memberi perhatian pada meningkatnya inflasi yang pada Agustus 6,44 persen yoy, inflasi inti 4,53 persen yoy," katanya.
Pengamat pasar uang, Edwin Sinaga, mengatakan bahwa bertahannya BI Rate selama 14 kali berturut-turut memicu pelaku pasar, khususnya asing lebih aktif bermain di pasar saham dan uang.

Bank Dunia: Kepercayaan Terhadap Indonesia Ditandai Arus Modal

       Bank Dunia menyebutkan kepercayaan pemodal asing terhadap stabilnya perekonomian Indonesia setelah krisis 2008, ditandai dengan masuknya arus modal yang kuat.
      "Kepercayaan terhadap prospek negara telah mengalami pemulihan dan ditandai dengan masuknya arus modal yang kuat," ujar Ekonom Senior Bank Dunia untuk Indonesia Enrique Blanco Armas saat mengumumkan perkembangan triwulan perekonomian Indonesia di Jakarta, Selasa.
       Menurut dia, pada Juni dan Agustus ada aliran modal masuk sebesar 7,3 miliar dolar AS dan diharapkan arus tersebut dapat membantu memenuhi potensi pertumbuhan Indonesia serta mendukung perbaikan taraf hidup seluruh penduduk.
       "Melihat ke masa depan, tantangan kebijakan dalam jangka waktu pendek adalah bagaimana dapat menanggapi tekanan inflasi sembari memastikan arus `capital inflow` yang lebih stabil dan berkelanjutan," ujarnya.
Ia menjelaskan kembalinya arus modal masuk tersebut mengimbangi arus keluar yang terjadi pada Mei dan terjadi pada saham, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) serta Surat Utang Negara (SUN).
       "Dukungan yang berasal dari domestik dan internasional mendorong arus tersebut dan menyebabkan peningkatan harga aktiva dalam negeri," ujar Enrique.
Ia menyebutkan, secara historis aliran modal paling cepat berubah yang pernah ditangani Indonesia adalah inevstasi asing pada SBI, karena sifat jangka pendek dan instrumen pasar uang ini.
       "Dampak aliran modal yang tidak bisa diramalkan terhadap gejolaj kurs tukar mendorong BI untuk menerbitkan peraturan moneter yang baru pada Juni, namun efektifitasnya untuk meredam aliran jangka pendek ke SBI masih tidak pasti," ujarnya.

BI: Tak Perlu Khawatir

Pembalikan Dana Asing

Jakarta (ANTARA News) - Deputi Gubernur Bank Indonesia, Hartadi A Sarwono, mengatakan banyaknya dana asing yang masuk ke Indonesia belakangan ini tidak perlu dikhawatirkan karena sampai saat ini dana-dana itu masih dalam jumlah yang bisa dikelola.

"Kekhawatiran adanya pembalikan modal (capital reversal) itu tidak perlu terlalu berlebihan. Menurut data selama 2010, meski dalam fluktuasi yang besar, tetapi secara jumlah masih bisa dikelola (manageble)," kata Hartadi di Jakarta, Selasa.
Menurutnya, kondisi ekonomi global yang melemah telah membuat investor asing mencari negara-negara yang perekonomiannya masih menarik untuk mencari keuntungan yang lebih besar, termasuk ke Indonesia, yang memiliki sejumlah instrumen pasar uang dan saham yang masih menjanjikan untung yang besar.

"SBI itu bunganya masih lebih tinggi dibanding instrumen lain dengan resiko yang hampir tidak ada dan likuid sehingga banyak dicari oleh asing," katanya.

Untuk itu, lanjut Hartadi, yang penting dalam mengelola dana asing itu adalah membuat dana itu berada lebih lama di Indonesia dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kegiatan ekonomi seperti pembangunan infrastruktur dan lainnya.

Sementara Deputi Gubernur BI, Budi Mulya, mengatakan total dana asing dalam aset rupiah sejak awal tahun sampai September sudah mencapai Rp115 triliun, terdiri dari dana asing di SBI Rp20,5 triliun, di surat utang negara (SUN) Rp74 triliun dan di pasar saham Rp21 triliun.Sedangkan posisi kepemilikan asing di SBI sebesar Rp64 triliun atau 25 persen total SBI dan di SUN Rp182 triliun atau 30 persen dari total SUN yang diterbitkan pemerintah.

Dengan tetap membaiknya kondisi fundamental ekonomi Indonesia sampai akhir tahun, menurut dia, cadangan devisa akan terus bertambah dari posisi 86,5 miliar dolar AS atau setara dengan 6,5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah sampai September 2010.

Perlu Penataan Ulang

 Sistem Keuangan Perbankan Nasional

Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan (DPNP) Bank Indonesia (BI) Halim Alamsyah mengatakan sistem keuangan perbankan nasional perlu ditata ulang agar dapat meningkatkan peran pembiayaan perekonomian nasional secara lebih terbuka.
"Perlu penataan struktur dan regulasi sistem keuangan yang tepat untuk mendorong tingkat pendalaman pasar keuangan secara terintegrasi, dengan memberi prioritas lebih kepada perbankan," kata Halim, dalam acara pelatihan jurnalistik di Bandung, Sabtu.
Menurut dia, penataan tersebut karena tingkat kedalaman pasar keuangan di Indonesia paling rendah di antara bank di ASEAN.
Hal ini menunjukkan peluang bagi bagi sektor keuangan untuk melakukan ekspansi dan berkompetisi secara sehat tanpa saling "makan"
Halim juga mengatakan tingkat kompetisi perbankan belum setinggi seperti negara lain.
Dia juga melihat kontribusi terhadap perekonomian nasional masih didominasi bank-bank besar, sedangkan bank menengah dan kecil cenderung bermain pada "niche markets" (pasar yang mereka kenal).Dari sisi efisiensi perbankan nasional juga tertinggal, tetapi dari sisi profitabilitas paling tinggi walaupun modalnya kecil.
"Ini menunjukkan persaikan bank-bank di Indonesia belum ketat dan masih terbuka lebar peluang yang harus dikembangkan," katanya.